Bukittinggi,Detikpost.co.id// Proyek Peningkatan Trotoar dan Saluran Drainase di kawasan Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat, kini tengah menjadi sorotan tajam publik. Proyek bernilai miliaran rupiah tersebut dikeluhkan masyarakat setempat karena progres pengerjaannya dinilai lambat, diduga terhenti, dan terbengkalai sehingga mengganggu aktivitas ekonomi serta kenyamanan pengguna jalan.
Berdasarkan data papan informasi proyek, pekerjaan ini menelan anggaran sebesar Rp3.900.000.145,95 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2026. Proyek dengan nomor kontrak 23/SP/DPUPR-BKSDA/VII-2026 ini dikerjakan oleh kontraktor pelaksana CV. Dwi Tunggal Jaya dengan konsultan pengawas CV. Intan Nosa Consultant. Pengerjaan ini sejatinya memiliki tenggat waktu hingga 11 Desember 2026.
Selain keterlambatan progres, proyek ini sebelumnya memicu kontroversi setelah adanya temuan di lapangan oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM GARRI) terkait indikasi penggunaan material besi rangka bekas pada struktur drainase. Kondisi fisik proyek yang dibiarkan terbuka tanpa kelanjutan yang jelas juga dinilai membahayakan keselamatan warga dan memicu kemacetan lalu lintas.
Merespons keresahan masyarakat, awak media melakukan konfirmasi kepada pihak kontraktor pelaksana CV. Dwi Tunggal Jaya.
“Terkait tertundanya pengerjaan yang sudah satu minggu itu, karena lagi menunggu antrian pengecoran. Senin depan pekerjaan sudah mulai normal kembali,” jawabnya dengan ringkas.
Publik meminta pihak terkait mengawal ketat jalannya proyek ini, khususnya pada aspek mutu kualitas dan kuantitas, serta melakukan evaluasi menyeluruh saat proses serah terima sementara proyek (Provisional Hand Over/PHO) nanti. Tahap PHO ini menjadi momen krusial untuk memeriksa dan memastikan bahwa kualitas drainase serta trotoar yang dibangun sudah sesuai standar teknis sebelum resmi diserahkan kepada pemerintah daerah.
Demi menjaga keberimbangan informasi, awak media telah berupaya melakukan konfirmasi resmi kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bukittinggi melalui pesan instan WhatsApp. Namun, hingga berita ini ditayangkan, pihak Dinas PUPR Kota Bukittinggi tetap memilih bungkam dan tidak memberikan respons sama sekali, meskipun pesan konfirmasi terpantau telah diterima.
Kini publik menekankan pentingnya akuntabilitas dan transparansi agar kontraktor segera merampungkan sisa pekerjaan sesuai standar teknis sebelum masa kontrak berakhir. Selain itu, Pemerintah Kota Bukittinggi diharapkan segera mengambil tindakan tegas terhadap pihak ketiga agar fasilitas publik ini tidak terus merugikan aktivitas harian warga.
